Disdukcapil Kab. Asahan menerima kunjungan langsung dari PEKKA Kab. Asahan
Rabu, 19 Januari 2022 Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan Rahmanto, S.Sos, M.Si menerima langsung kunjungan ibu-ibu dari PEKKA Kab. Asahan dalam hal Audiensi Serikat Pekka sekaligus diskusi terkait legalitas identitas. Demi mewujudkan pelayanan kependudukan yg terintregritas. #gisa …
Pemberian Hak Akses Implementasi Pemanfaatan Data kepada Dinas Sosial dan Dinas Pertanian Kabupaten Asahan
Selasa, 18 Januari 2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan bekerjasama dengan beberapa OPD dalah hal Pemberian Hak Akses Implementasi Pemanfaatan Data kepada Dinas Sosial dan Dinas Pertanian Kabupaten Asahan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang terintegrasi.
Disdukcapil Kab. Asahan Mendampingi Wakil Bupati Asahan dalam rangka Monitoring pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 6 - 11 tahun
Senin, 17 Januari 2022 Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan Rahmanto, S.Sos, M.Si Mendampingi Wakil Bupati Asahan dalam rangka Monitoring pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 6 - 11 tahun di beberapa sekolah sekolah yang ada di kabupaten Asahan. …
Memperingati Tahun baru imlek maka kantor di liburkan 1 hari
- 6
- Februari
- 2020
Rapat Koordinasi
- 10.00 - 12.00
- Aula Kantor Dukcapil Kab. Asahan
- 11
- Mei
- 2020
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.