Perpisahan dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Drs. Ruskamil yang akan memasuki masa Purna Bakti
Selasa, 30 Nopember 2021 Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan Rahmanto, S.Sos, M.Si langsung menjadi inspektur apel perpisahan dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Drs. Ruskamil yang akan memasuki masa purna bukti (pensiun) terhitung mulai 1 Desember 2021, kegiatan yang diikuti seluruh ASN dan Operator…
Disdukcapil Kab. Asahan Menerima kunjungan Kanit Intel Polsek Kota Kisaran dalam rangka Koordinasi Data Kependudukan masyarakat yg belum vaksin covid1
Kamis, 25 Nopember 2021 Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan Rahmanto, S.Sos, M.Si Menerima kunjungan Kanit Intel Polsek Kota Kisaran dalam rangka Koordinasi Data Kependudukan masyarakat yg belum vaksin covid19 di wilayah Polsek kota.
Kunjungan Kerja Pihak BPJS Kesehatan di Ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan
Selasa, 23 Nopember 2021 Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan Rahmanto, S.Sos. M.Si menyambut secara langsung Kunjungan Kerja Pihak BPJS Kesehatan di Ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan.
Memperingati Tahun baru imlek maka kantor di liburkan 1 hari
- 6
- Februari
- 2020
Rapat Koordinasi
- 10.00 - 12.00
- Aula Kantor Dukcapil Kab. Asahan
- 11
- Mei
- 2020
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.